Reformasi Indonesia 1998: Latar Belakang, Tujuan, Kronologi, Dampak

Reformasi di Indonesia disebut juga sebagai era pasca-Soeharto yang dimulai pada tahun 1998, mengakhiri kekuasaan 32 tahun Soeharto. Soeharto melepas jabatannya pada 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie.

Latar Belakang

Mundurnya Presiden Soeharto dilatarbelakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia.

Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan dari jabatannya sebagai Presiden. Sedangkan dari dalam negeri, terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya.

Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana empat mahasiswa tertembak mati dan memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari kemudian. Tekanan dari para massa terhadap Soeharto pun memuncak ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih Gedung DPR/MPR yang berakibat proses politik nasional lumpuh.

Soeharto yang saat itu sudah terdesak masih berusaha untuk menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi.

Tetapi, pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini membuat Presiden Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri. Pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Melalui UUD 1985 Pasal 8, Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden BJ Habibie disumpah untuk menjadi penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Sejak saat itu, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke BJ Habibie dan terbentuk Era Reformasi.

Tujuan

Gerakan atau Era Reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia, karena mampu menuntaskan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun, sejak 1966. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi adalah: Menuntut turunnnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997.

Menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ketujuh. Menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan (buying time).

Dampak

Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Setelah reformasi, orang-orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Presiden BJ Habibie memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi.

Namun, bagi mahasiswa yang akan melakukan aksi unjuk rasa, terlebih dulu diharuskan untuk mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan lokasi di mana demonstrasi dilakukan. Hal ini dilakukan karena mengacu dengan UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Masalah Dwifungsi ABRI

Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di perwakilan rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari yang tadinya berjumlah 75 orang menjadi 38 orang.

Dahulu, ABRI terdiri dari empat angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian RI. Namun, sejak tanggal 5 Mei 1999, Polri telah memisahkan diri dari ABRI dan berganti nama menjadi Kepolisian Negara, istilah ABRI juga berubah menjadi TNI.

Reformasi Bidang Hukum Pada masa pemerintahan BJ Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum, di mana reformasi hukum ini disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Tindakan BJ Habibie terkait reformasi hukum ini pun disambut dengan baik oleh masyarakat luas, karena reformasi hukum ini mengarah kepada tatanan yang diharapkan masyarakat. Selama masa Orde Baru, karakter hukum yang berlaku di Indonesia cenderung bersifat konservatif, ortodoks, dan elitis.

Hukum ortodoks sendiri merupakan hukum yang bersifat tertutup, sehingga masyarakat tidak memiliki peran sama sekali di dalamnya. Hukum pada masa Orde Baru ini pun kemudian dianggap sebagai bentuk hukum yang mengebiri Hak Asasi Manusia (HAM).

Oleh karena itu, hukum di era Orde Baru tidak lagi diterapkan pada masa reformasi, karena di era ini, BJ Habibie ingin menciptakan hukum yang dapat menjamin keamanan perlindungan HAM.

Demonstrasi

Tragedi Trisakti

Tragedi Trisakti menjadi salah peristiwa paling membekas sepanjang Era Orde Baru. Peristiwa ini terjadi pada 12 Mei 1998 silam, di mana empat mahasiswa yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya tertembak dan tewas. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana (1978-1998), Heri Hertanto (1977-1998), Hafidin Royan (1976-1998), dan Hendriawan Sie (1975-1998).

Insiden Berdarah di Medan 1998 Sewaktu Kerusuhan Mei 1998 sedang marak terjadi, salah satu kota yang juga banyak terjadi pertumpahan darah adalah Kota Medan.

Insiden berdarah di Medan ini terjadi pada 6 Mei 1998. Kota ini mengalami kerusuhan yang hampir melumpuhkan kota tersebut. Waktu itu, ratusan toko dirusak, sejumlah kendaraan dibakar, serta lima orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat aksi unjuk rasa yang mereka lakukan.

Tragedi Gejayan atau Tragedi Yogyakarta

Tragedi Gejayan menjadi sebuah peristiwa bentrokan berdarah yang terjadi pada Jumat, 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta.

Kerusuhan yang terjadi pada saat itu lantaran para demonstran mengunjuk rasa dan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Dari peristiwa ini, terjadi banyak kekerasan antara aparat dengan mahasiswa Yogyakarta yang menyebabkan ratusan korban terluka, bahkan satu orang meninggal dunia, Moses Gatutkaca.

Tragedi Penjarahan dan SARA jelang Reformasi 1998 Setelah terjadinya tragedi pertumpahan darah di sejumlah daerah di Indonesia, suasana di Kota Jakarta kembali mencekam pada 13 sampai 15 Mei 1998. Kala itu, Indonesia tengah mengalami krisis moneter, di mana hutang menumpuk dan dollar semakin meningkat.

Belum selesai dengan krisis moneter, peristiwa nahas lain juga terjadi, di mana kios-kios dibakar, wanita etnis Tionghoa mengalami pelecehan seksual. Ratusan orang juga dikabarkan hilang serta tewas dalam kerusuhan ini.

Kronologi Reformasi

5 Mei 1998

20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada Sidang Umum MPR.

11 Maret 1998

Soeharto dan BJ Habibie disumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

14 Maret 1998

Soeharto menyampaikan kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan VII. 15 April 1998 Soeharto meminta mahasiswa menghentikan aksi demonstrasi dan kembali ke kampus.

1 Mei 1998

Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan Alwi Dachlan mengatakan reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. 2 Mei 1998 Soeharto meralat pernyataannya, bahwa reformasi bisa dimulai sekrang (1998).

4 Mei 1998

Mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran karena menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak (2 Mei 1998).

5 Mei 1998

Terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Medan yang berujung kerusuhan.

12 Mei 1998

Aparat keamanan menembak empat mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai.

13 Mei 1998

Mahasiswa di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke Kampus Trisakti untuk mengungkapkan duka cita yang berujung kerusuhan.

14 Mei 1998

Soeharto bersedia mengundurkan diri.

15 Mei 1998

Soeharto membantah bahwa ia ingin mengundurkan diri dari jabatannya.

16 Mei 1998

Warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka.

21 Mei 1998

Di Istana Merdeka, pukul 09.05, Soeharto menyatakan mundur dari kursi Presiden dan BJ Habibie disumpah menjadi Presiden RI ketiga.