Aturan Sekolah Tatap Muka Terbaru 2022 di Masa Omicron sedang Ganas-ganasnya

Aturan Sekolah Tatap Muka Terbaru 2022 di Masa Omicron sedang Ganas-ganasnya

Seperti yang diketahui bersama, bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum berakhir. Bukan hanya berdampak pada laju perekonomian, namun juga pada pendidikan. Makanya dibuatlah aturan sekolah tatap muka terbaru.

Aturan sekolah tatap muka terbaru itu diatur dalam SE Kemendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2022. Bagaimana ketentuan lengkapnya? Simak artikel berikut.

Setelah sempat tidak ada sekolah tatap muka selama beberapa waktu, kini pemerintah mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di daerah dengan level PPKM 1, 2 dan 3 mulai Januari 2022.

PTM terbatas dapat dilakukan sebanyak 50 persen dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan di daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) level 2. Sebelumnya, daerah PPKM level 2 telah menyelenggarakan PTM 100 persen dari kapasitas.

Hal ini tertuang di dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan bersama empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Aturan sekolah tatap muka terbaru selengkapnya dapat dilihat pada ulasan di bawah ini:

Aturan Sekolah Tatap Muka Terbaru 2022 di Masa Omicron sedang Ganas-ganasnya

PTM Terbatas di Daerah PPKM Level 1-2

Untuk sekolah dengan minimal 80% pendidik atau tenaga kependidikan, dan 50% warga masyarakat lansia sudah divaksinasi dosis 2, maka aturannya adalah sebagai berikut:

  • Siswa melakukan sekolah tatap muka setiap hari.
  • Jumlah peserta didik 100% dari kapasitas ruang kelas.
  • Durasi belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari

Sedangkan untuk sekolah dengan 50-80% pendidik atau tenaga kependidikan, dan 40-50% warga masyarakat lansia sudah divaksinasi dosis 2, maka aturannya adalah sebagai berikut:

  • Siswa melakukan sekolah tatap muka bergantian setiap hari.
  • Jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas.
  • Durasi belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari.

Sementara itu, untuk sekolah dengan vaksinasi dosis 2 pada pendidik atau tenaga kependidikan kurang dari 50%, dan pada warga masyarakat lansia kurang dari 40%, maka aturannya adalah sebagai berikut:

  • Siswa melakukan sekolah tatap muka bergantian setiap hari.
  • Jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas.
  • Durasi belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari.

PTM Terbatas di Daerah PPKM Level 3

Untuk sekolah dengan minimal 40% pendidik atau tenaga kependidikan dan minimal 10% warga masyarakat lansia tingkat kabupaten/kota sudah divaksinasi dosis 2, aturannya adalah sebagai berikut:

  • Siswa melakukan sekolah tatap muka bergantian setiap hari.
  • Jumlah peserta didik 50 % dari kapasitas ruang kelas.
  • Durasi belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari.

Sedangkan untuk sekolah dengan vaksinasi dosis 2 pada pendidik atau tenaga kependidikan kurang dari 40% dan pada warga masyarakat lansia kurang dari 10%, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

PTM Terbatas di Daerah PPKM Level 4

PTM Terbatas di Daerah PPKM Level 4 tidak diizinkan oleh pemerintah. Sebagai gantinya, siswa diberikan pembelajaran jarak jauh.

Melalui akun Instagram resminya kemendikbud.ri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melarang pemerintah daerah (Pemda) untuk menambahkan aturan yang lebih berat bagi sekolah yang menyelenggarakan PTM terbatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah wajib mendukung kegiatan sekolah berangsur pulih di daerah yang telah memenuhi syarat.

Ayah Bunda! Ini Aturan Terbaru Sekolah Tatap Muka 2022

Ayah Bunda! Ini Aturan Terbaru Sekolah Tatap Muka 2022

Pemerintah mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di daerah dengan level PPKM 1, 2 dan 3 mulai Januari 2022. Selain karena kondisi pandemi yang relatif terkendali, pemerintah menilai sudah saatnya siswa sekolah merasakan kembali pengalaman belajar yang sesungguhnya setelah hampir dua tahun hanya belajar di rumah.

Ketentuan soal sekolah tatap muka di masa pandemi ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terbaru. Salah satu keputusannya yakni sekolah di wilayah PPKM level 1 dan 2 dapat menggelar sekolah tatap muka setiap hari dan jumlah siswa 100 persen dengan sejumlah ketentuan.

Lantas, apa saja ketentuan PTM Terbatas di wilayah PPKM level 1-4? Berikut aturan selengkapnya:

PTM Terbatas di Daerah PPKM Level 1-2

1. Untuk sekolah dengan minimal 80% pendidik/tenaga kependidikan dan 50% warga masyarakat lansia sudah divaksinasi dosis 2:

  • – Siswa melakukan sekolah tatap muka setiap hari
  • – Jumlah peserta didik 100% dari kapasitas ruang kelas
  • – Durasi belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari

2. Untuk sekolah dengan 50-80% pendidik/tenaga kependidikan dan 40-50% warga masyarakat lansia sudah divaksinasi dosis 2:

  • – Siswa melakukan sekolah tatap muka bergantian setiap hari
  • – Jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas
  • – Durasi belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari

3. Untuk sekolah dengan vaksinasi dosis 2 pada pendidik/tenaga kependidikan kurang dari 50% dan pada warga masyarakat lansia kurang dari 40%:

  • – Siswa melakukan sekolah tatap muka bergantian setiap hari
  • – Jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas
  • – Durasi belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari

Ayah Bunda! Ini Aturan Terbaru Sekolah Tatap Muka 2022

PTM Terbatas di Daerah PPKM Level 3

1. Untuk sekolah dengan minimal 40% pendidik/tenaga kependidikan dan minimal 10% warga masyarakat lansia tingkat kabupaten/kota sudah divaksinasi dosis 2:

  • – Siswa melakukan sekolah tatap muka bergantian setiap hari
  • – Jumlah peserta didik 50 % dari kapasitas ruang kelas
  • – Durasi belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari

2. Untuk sekolah dengan vaksinasi dosis 2 pada pendidik/tenaga kependidikan kurang dari 40% dan pada warga masyarakat lansia kurang dari 10%, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

PTM Terbatas di Daerah PPKM Level 4

PTM Terbatas di Daerah PPKM Level 4 tidak diizinkan. Sebagai pengganti, siswa diberikan pembelajaran jarak jauh.

Dalam SKB tersebut juga ada ketentuan bagi guru dan tenaga kependidikan. Yakni:

  • – Pendidik dan tenaga kependidikan yang menjalankan tugas pembelajaran atau bimbingan saat PTM Terbatas wajib sudah mendapat vaksin Covid-19.
  • – Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak boleh atau ditunda menerima vaksin Covid-19-19 karena komorbid tidak terkontrol atau kondisi medis tertentu berdasarkan keterangan dokter melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan lewat PJJ

Sementara itu, melalui akun sosial media resminya kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melarang pemerintah daerah (Pemda) menambahkan aturan yang lebih berat bagi sekolah yang menyelenggarakan PTM terbatas sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah wajib mendukung kegiatan sekolah berangsur pulih di daerah yang memenuhi syarat.

Komisi Pendidikan DPR Akan Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka

Komisi Pendidikan DPR Akan Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka

Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan menyatakan akan mengevaluasi aturan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Evaluasi ini menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19 yang dianggap mulai membaik.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan saat ini pemerintah masih merujuk Surat Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (SKB 4 Menteri) yang diterbitkan 21 Desember 2021.

“Saya kira dalam waktu dekat akan ada evaluasi [PTM], mudah-mudahan tidak ada banyak aduan dari orang tua,” ujar Hetifah pada wartawan di Komplek Gedung Nusantara, Rabu (16/3).

Menurutnya, SKB 4 Menteri telah sesuai dengan kebutuhan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Ia meminta agar masyarakat tidak terburu-buru membuka kembali sekolah.

Ia memaparkan beberapa daerah telah memberlakukan PTM 100 persen sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

“Aturan yang sekarang menurut saya sudah tepat ya, sambil kita lihat perkembangannya. Saya kira pelonggaran yang sebebas-bebasnya saat kita sudah yakin bahwa memang sekolah betul-betul aman,” paparnya.

Hatifah menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi agar kebijakan yang diambil nantinya tidak mengulang insiden buruk seperti yang pernah terjadi.

Komisi Pendidikan DPR Akan Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka

“Mudah-mudahan benar prediksi kita bahwa ini masa perbaikan, kita pulih,” ucapnya.

“Jadi tidak apa-apa dalam hal tertentu sudah mulai, tapi dalam pendidikan, saya kira harus kita pastikan tempat yang membuat anak-anak kita aman dan merasa selamat,” pungkas Hatifah.

“Ini merupakan langkah untuk meminimalkan penularan Covid-19 terutama varian Omicron. Kami pun terus mengevaluasi kegiatan PTM dan mengikuti seluruh instruksi dari Pemerintah Pusat dan Satgas Covid-19,” katanya

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat soal pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Jakarta.

Riza menyampaikan pada prinsipnya PTM 100 persen diterapkan menyesuaikan situasi dan kondisi Covid-19 di Ibu Kota.

Dia mengatakan pelonggaran sejumlah aktivitas, terutama transportasi, tidak serta merta harus diikuti dengan pelonggaran PTM. Dengan menggelar PTM 100 persen, menurutnya bisa berpotensi terjadi penularan Covid-19.

Seperti yang dilaksanakan SDN Pondok Labu 14 Pagi, setiap kelas hanya berisi setengah kapasitas serta di bagi menjadi dua shift pagi dan siang. Ada pun siswa-siswi yang melakukan Pembelajaran Jarak Jauh.

Ia mengatakan, sekolah masih memberikan pilihan kepada orang tua/wali murid untuk memilih apakah anaknya akan mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).